Menyoal Bantuan Langsung Tunai

Rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak alias BBM per 1 April 2012, tak luput dari pro dan kontra. Kebijakan pemerintah, apalagi berkaitan dengan hal ikhwal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ini, memang tidak terlepas dari sorotan berbagai kalangan. Berjuang di barisan terdepan adalah para mahasiswa dengan idealismenya menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana kenaikan BBM. Sangat disayangkan memang, beberapa aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan kenaikan bahan bakar minyak tersebut berakhir dengan pecahnya kerusuhan.

Lain lagi suara para politisi kita. Beberapa diantara mereka ada yang senada dengan mahasiswa, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Namun bukan rahasia umum lagi, jika suara-suara mereka yang berasal dari para politisi tersebut hanya upaya untuk pencitraan diri dan partainya saja. Bukannya berburuk sangka, tetapi ini sebuah kondisi nyata karena 2014 sudah di depan mata, bukankah ini sebuah momen yang tepat untuk menarik simpati masyarakat yang tengah haus akan kesejahteraan ?

Upaya pemerintah untuk menaikkan BBM tersebut  akan barengi dengan pemberian kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mereka-mereka yang tergolong yang kurang mampu. Permasalahannya sekarang, apakah dengan dikeluarkannya program BLT masalah tersebut selesai ? Tidak semudah yang orang duga, ternyata dalam praktek di lapangan justru banyak permasalahan yang muncul. Tak heran banyak pihak-pihak yang pesimistis dengan kesuksesan dan kelancaran program tersebut.

Seorang Pramono Anung, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat pun sampai berkomentar bahwa BLT hanya menguntungkan partai penguasa, karena BLT hanya dijadikan sebagai instrumen politik kekuasaan. Bukan karena Pramono Anung atau siapapun orangnya yang berpendapat, menurut saya itu sah-sah saja karena posisinya memang sebagai seorang politikus. Saya tidak memihak siapapun, karena saya bukanlah siapa-siapa tetapi yang pasti saya memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat. Perlunya ada peninjauan kembali tentang kebijakan pemberian kompensasi BLT, itu pendapat saya. Hal ini karena beberapa alasan mendasar yang sering kita temukan di masyarakat. 

BLT itu hanya akan menjadi simpul orang untuk malas bekerja, mereka akan dimanjakan dengan program tersebut. Uang tunai akan menghampiri mereka secara otomatis tanpa usaha dan kerja nyata dari mereka-mereka yang berhak mendapatkannya. Pemberian BLT kepada masyarakat jelas sangat tidak mendidik, ibaratnya kita menggiring mereka untuk memiliki ketergantungan pada program-program sejenis.  Inilah alasan pertama saya agar yang berkepentingan melakukan peninjauan kembali program BLT tersebut. 

Alasan lain adalah sasaran BLT banyak yang kurang tepat. Kebijakan secara teori memang terkesan mudah namun dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi tumpang tindih, tidak jelas arahnya kemana. Hal ini terjadi karena tidak ada batasan yang jelas tentang kriteria orang-orang yang tergolong kurang mampu. Sehingga banyak terjadi kesimpangsiuran, yang tidak mampu tertinggalkan dan sebaliknya yang mampu malah mendapat jatah BLT. Karakteristik masyarakat kita yang unik juga dapat menyebabkan timbulnya masalah baru, misalnya ada sebagian masyarakat berpura-pura tidak mampu padahal memiliki motor dan barang mewah lainnya. Ternyata banyak masyarakat kita yang tidak senang jika diberi titel sebagai orang yang mampu.

Ketidakjelasan dan ketidakadilan penerimaan BLT tersebut pada akhirnya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horisontal dalam masyarakat.Keharmonisan dan kerukunan yang selama ini berjalan dengan baik, akhirnya terganggu. Muncullah sikap saling curiga dan prasangka serta kecemburuan dari berbagai pihak, jika BLT yang diberikan tersebut tidak tepat sasaran. Faktor nepotisme juga dapat terjadi, jika ternyata pihak-pihak yang diberikan tugas untuk membagi kompensasi BLT tersebut ternyata menyalahgunakan wewenangnya dengan cara membagikan kompensasi tersebut mengedepankan unsur keluarga terdekat.

Lebih parah lagi, dari sumber yang pernah saya baca tentang pembagian kompensasi BLT beberapa tahun yang lalu, ada petugas yang didatangi warga dengan membawa senjata tajam karena tidak menerima BLT. Sangat miris bukan ? Jadi saya pikir pemberian BLT secara umum tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. 

Korban pembagian BLT (empimuslion.wordpress.com)

Sisi lain yang perlu disoroti adalah teknis pengambilan BLT. Sistem yang kurang baik dan terpusatnya orang-orang yang akan mengambil BLT dalam tempat yang terbatas dapat menyebabkan saling desak dan saling dorong diantara mereka. Hasilnya adalah kekacauan dan keributan serta huru hara, saling berebut tak terkendali. Masyarakat kita memang kurang disiplin dan tidak menghargai budaya antre dengan baik. Hasilnya adalah seperti yang dapat kita saksikan di televisi, adalah jatuhnya para korban yang terinjak dan terdorong. Sangat memprihatinkan. Tidak itu saja bahkan jiwa pun dapat melayang, hanya karena karakter masyarakat kita yang kurang menghargai budaya antre.

Begitulah realita yang sering terjadi pada program pemberian kompensasi BLT. Selanjutnya terserah anda untuk menyikapinya. Salam ..