Menurutnya keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada rapat persiapan Ujian Nasional 2011. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, sesuai kesepakatan antara Kemendiknas dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada rapat persiapan UN 2011 maka soal ujian yang akan dibagikan nantinya akan disiapkan lima paket soal.
Untuk soal UN, saat ini setiap provinsi akan membentuk panitia lelang sendiri untuk pencetakan soal ini. Akan tetapi hingga saat ini, jelasnya, daerah masih melakukan proses pengumuman lelang. Inipun disesalkan karena Kemendiknas sendiri sebelumnya merencanakan jadwal pengumuman pada 7-19 Februari.
"Ternyata masih banyak daerah yang belum siap dalam proses pelelangan ini," ujarnya.
Dirinya menjelaskan, proses lelang dilakukan oleh panitia gabungan yang terdiri atas dinas pendidikan daerah, tim perguruan tinggi dan tim khusus dari Kemendiknas. Pihaknya sendiri akan melakukan monitoring agar proses lelang ini bisa dipercepat.
Selain itu, ia menambahkan ketika perusahaan mulai mendaftar, maka pengawas dari pusat akan mengecek langsung ke perusahaan tersebut. "Pengecekan langsung dilakukan sebelum dinilai oleh panitia lelang, lagipula Inspektorat jenderal juga akan terus mengawasi," paparnya.
Sementara Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan, sudah ada standar operational procedure (SOP) tentang pelaksanaan UN tahun ini sehingga daerah akan siap menghadapi jadwal UN. Sementara mengenai pencetakan soal, M Nuh menyatakan, tidak akan ada masalah karena prosesnya akan mengikuti Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Soal UN, katanya, juga termasuk rahasia negara sehingga dalam proses cetaknya sendiri harus dirahasiakan, terisolasi dan keamanan dari pencetakan hingga distribusi juga harus dijaga. Mendiknas juga menjamin tidak ada biaya yang akan dipungut dalam pelaksanaan UN ini. "Setiap tahunnya, tidak ada biaya alias gratis tidak dipungut biaya seperserpun," jelas mantan menteri komunikasi dan informatika ini.
Sumber : Republika Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar